Di jam-jam terakhir menjelang batas akhir pengesahan RAPBN 2016, pemerintah sudah melunak terhadap keinginan DPR. Meski begitu, Gerindra sebagai fraksi yang secara tegas menolak RAPBN 2016 masih
belum menentukan sikap.
Poin penolakan Gerindra dan mayoritas fraksi dalam RAPBN 2016 adalah tentang adanya penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN. Presiden Joko Widodo sudah mengutus Menkeu Bambang Brodjonegoro bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Prabowo menyampaikan bahwa PMN lebih baik dialihkan untuk dana desa serta dana untuk korban bencana. Menkeu Bambang pun disebut menjanjikan penundaan PMN tersebut dan peruntukkannya dialihkan.
"Jawaban Menkeu, PMN bisa dihold," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015) malam. Muzani juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga sudah menemui pimpinan DPR atas penugasan dari Presiden Joko Widodo. Luhut disebut juga tidak keberatan PMN dihapuskan.
Hasil lobi-lobi itu dipertimbangkan oleh Gerindra. Apalagi, pemerintah sudah memberikan isyarat mengalah.
"Jam-jam ini menentukan. (Arahan Prabowo) ikuti paripurna ini dengan baik. Saya mau dengar dulu (jalannya paripurna)," ujar Ketua Fraksi Gerindra ini.
Lalu, apakah akan ada perubahan sikap dari Gerindra?
"Kalau di-hold, PMN BUMN bisa diperuntukkan dana-dana produktif untuk bantu korban PHK, korban asap, sektor-sektor bantuan, kita mempertimbangkan untuk ubah pandangan," ucap Muzani.
0 comments:
Post a Comment